Silahkan klik pada judul untuk melihat detail, dan silahkan menghubungi contact persons kami untuk mendapatkan jurnal ilmah ini.
ISSN: 1693-2013, Volume 1, No. 3, April 2003
| 1. |
Akbar Silo dan Jack Ronsumbre: Wajah Birokrasi Pemerintahan Daerah Menuju Kemandirian Pasca Otonomisasi di Papua
Abstrak:
Terminologi birokrasi sesungguhnya merujuk pada aspek: administrasi pemerintahan, administrasi negara, dan administrasi pembangunan. Administrasi Pemerintahan memberikan konotasi penekanan pada pemeran administrasi pemerintahan, yaitu pemerintah (birokrat). Administrasi Negara memberikan penekanan pada organisasi, wilayah, lembaga politik, kekuasaan yang ditaati oleh rakyat dan kedaulatan administrasi itu. Sementara itu Administrasi pembangunan adalah administrasi negara dan administrasi perspektif birokrasi masa d ang berdaya.
|
|
| 2. |
Susanto T. Handoko: Kelas Menengah dan Perubahan di Indonesia (Tinjauan Dari Aspek Sosiologi Politik)
Abstrak:
Kelas menengah Indonesia memiliki peran yang penting dalam dinamika pertumbuhan dan perkembangan negara Indonesia. Oleh karena itu, di era reformasi ini peran kelas menengah kita makin penting dan utama dalam mengontrol jalannya roda pemerintahan. Dan inilah tantangan yang harus dijawab oleh kelas menengah kita dewasa ini. Tampilnya Orde Baru yang membawa perubahan fundamental dalam tatanan politik, sosial, dan ekonomi membawa akibat-akibat baru, baik kesempatan maupun halangan, bagi harapan kembalinya kelas menengah sebagai agen perubahan. Kelas menengah pun semakin berkembang secara kuantitatif dan mengalami pemilahan-pemilahan semakin banyak. Salah satu karakter utama Orde Baru adalah posisi negara yang sangat kuat dalam melakukan kontrol terhadap gerak masyarakat, termasuk ekonomi dan politik. Sejauh hubungan kelas menengah dan negara disinggung, ketergantungan pihak pertama yang telah terjadi sebelumnya tetap dipertahankan dengan segala cara. |
|
| 3. |
Mohammad Abud Musa'ad: Perubahan Konfigurasi Struktur & Sistem Pemerintahan di Provinsi Papua (Dalam Era Otonomi Khusus)
Abstrak:
Kajian dan ditelaah mengenai struktur dan sistem pemerintahan yang efektif di provinsi Papua dalam era otonomi khusus, harus diawali dengan menganalisis berbagai fenomena mutakhir yang mewarnai peran administrasi publik di Indonesia. Variabel utama yang dominan dalam analisis fenomena mutakhir peran administrasi publik tersebut adalah birokrasi. Dalam konteks ini penggambaran wajah (features) birokrasi Indonesia termasuk di provinsi Papua menjadi urgen. Melalui penggambaran wajah birokrasi ini akan diketahui penyakit yang menyelimuti birokrasi kita dan sekaligus merupakan entry point dalam melakukan diagnosa, yang kemudian menjadi landasan pijak dalam menemu-kenali format struktur dan sistem yang ideal sebagai solusi dalam merekayasa suatu pemerintahan yang efektif. |
|
| 4. |
Mohammad Abud Musaad: Perubahan Struktur dan Sistem Pemerintahan Di Provinsi Papua (Dalam Era Otonomi Khusus)
Abstrak:
Kajian dan ditelaah mengenai struktur dan sistem pemerintahan yang efektif di provinsi Papua dalam era otonomi khusus, harus diawalidengan menganalisis berbagai fenomena mutakhir yang mewarnai peran administrasi publik di Indonesia. Variabel utama yang dominan dalam analisa fenomena mutakhir peran administrasi publik tersebut adalah birokrasi. Dalam konteks ini penggambaran wajah (features) birokrasi di Indonesia termasuk di provinsi Papua menjadi urgen. Melalui penggambaran wajah birokrasi ini akan diketahui penyakit yang menyelimuti birokrasi kita dan sekaligus merupakan entry point dalam melakukan diagnosa, yang kemudian menjadi landasan pijak dalam menemukenali format struktur dan sistem yang ideal sebagai solusi dalam merekayasa suatu pemerintahan yang efektif. |
|
| 5. |
Untung Muhdiarta: Mencermati Perubahan Birokrasi
Abstrak:
Pada tulisan ini melihat adanya pandanan mendua terhadap birokrasi pemerintah di negara berkembang, termasuk Indonesia. Pandangan pertama menganggap bahwa birokrasi pemerintah ibarat sebuah perahu besar yang dapat menyelamatkan seluruh warga masyarakat dari "bencana" banjir ekonomi maupun politik yang kuat, organisasi pemerintah oleh militer dan partai politik yan kuat, organisasi pemerintah merupakan dewa penyelamat dan merupakan satu-satnya orga yang dikagumi masyarakat. Pandangan ini didasarkan atas asumsi bahwa di dalam mengolah sumber daya yang dimiliki, organisasi ini mengerahkan para intelektual dari beragam latar belakang pendidikan, sehingga keberhasilannya lebih terjamin. Oleh karena itu mereka berkesimpulan bahwa birokrasi pemerintah memegang peran utama, bahkan peran tunggal dalam pembangunan suatu negara.
Di pihak lain, terdapat pandangan yang menganggap birokrasi pemerintah sering menunjukkan gejala yang kurang menyenangkan. Sering, bahkan hampir selalu birokrasi bertindak canggung, kurang terorganisir, dan jelek koordinasinya, menyeleweng, otokratik, bahkan sering bertindak korup (KKN). Para aparatnya kurang bisa menyesuaikan diri dengan modernisasi orientasi pembangunan, serta perilakunya kurang inovatif dan tidak dinamis. Keadaansemacam ini akan menyebabkan birokrasi pemerintah mendominasi seluruh organ dan menjauhkan diri dari masyarakat. Pandangan pertama mungkin diilhami oleh suatu pengharapan yang berlebih, yang dewasa ini sangat jarang ditemukan, sedangkan pandangan kedua mungkin merupakan pandangan yang berlebihan, yang didasarkan pada prasangka buruk. Bisa juga terjadi kedua pandangan yang secara diametral bertentangan satu sama lain itu sama-sama didasarkan pada pengamatan yang mendalam, dan evaluasi terhadap kondisi nyata aparatur pemerintah. Sudah barang tentu kritik dan ketidakpuasan yang berlebih terhadap peran birokrasi dalam pembangunan sangat tidak adil. Selalu saja kalau terjadi kegagalan dalam usaha pembangunan, birokrasi dipandang biang keladinya. Kegagalan pembangunan memang sebagian merupakan tanggung jawab birokrasi, namun bukanlah semuanya. |
|
| 6. |
Wahyono: Memahami Konflik Masyarakat Dalam Masa Orde Baru
Abstrak:
Tulisan ini akan mengupas variasi pemikiran dalam memahami kehidupan dan perkembangan masyarakat, ada beberapa hal penting yang akan dikemukakan. Alasan utama variasi pemikiran tentang kehidupan dan perkembangan masyarakat pada bagian ini adalah untuk memahami realitas konflik dalam hubungannya dengan perkembangan masyarakat dalam masa Orde Baru. Bentuk pemikiran pertama, orang mempercayai bahwa masyarakat itu berkembang karena hubungan-hubungan konflik yang melibatkan berbagai macam kepentingan. Hubungan konflik dilukiskan dalam bentuk hubungan kelas, yakni antara kelas penguasa dan elas yang dikuasai. Hubungan konflik antara satu suku bangsa dengan suku bangsa lain, tidak kurang dari suku bansa mana yang menjadi taklukan dan yang lain menjadi suku bangsa yang memiliki dominan. Demikian seterusnya, masyarakat akan terus berkembang karena perbedaan-perbedaan kepentingan. |
|
| 7. |
Abd. Rahman: Militer dan Ekonomi: Keterlibaran ABRI Dalam Bidang Ekonomi dan Bisnis di Indonesia
Abstrak:
Keterlibatan militer dalam bidang ekonomi di Indonesia, khusunya Angkatan Darat sangat dominan. Militer menjalankan operasinya di bidang ekonomi dengan mengambil keuntungan dari posisi dominan mereka dalam pengambilan kebijakan pembangunan dalam birokrasi, hingga dalam hal pembuatan keputusan-keputusan pemerintah sebagai legalisasi keterlibatan mereka dalam bidang ekonomi. Beberapa perwira militer bersama kerabatnya atau para kroninya, kemudian berhasil melakukan ekspansi ekonomi dengan mengelola berbagai macam bidang usaha dengan segenap kemudahan yang mereka peroleh, hal mana kemudian menghasilkan kapitalis birokrat militer. |
|
| 8. |
Akhmad: Pada Sebuah Pasar: Transformasi Ekonomi di Papua
Abstrak:
There us a recent emergence of a new social phenomena in Papua called adversary culture a discourse which refers to ethnic difference. This explains the division between "orang Papua" and "bukan Papua", the division between "orang Papua and orang Bugis". In Papua this is not a new cultural social phenomena, because it has been in existence since colonial times with the emergence of the word "Amber" for those having starlight hair and the word "Komin" for those Papuanese having curly hair. However, the phenomena emerged again in Papua when the Bugis group (Amber) dominated the economy in Papua. This meeting of the Amber and Komin groups bring real economic change to Papua. That change can be seen in a shift from domestic production to a market economy. Involvement of the Papuanese in market economy has emerged is the process of the meeting between the Bugis and the Papuanese. That meeting has resulted in the development of commerce. The Papuanese that who originally hunting, gathering, shifting agriculture have nowadays become small traders in the market. In this way, the Papuanese have responded to the change that happened around them. |
|
|
ISSN: 1693-2013, Volume 1, No. 2, Agustus 2003
| 1. |
Herman Kareth: The Identification of Independent Activity Urban Woman From Etnic Waropen in Selling Pinang, Sago, and Dried Fish at Growth Center in Jayapura, Manokwari, Serui, and Sorong
Abstrak:
Changes in Papua happen very fast and progresive in different aspects of life so that the development increases the living standart of people especially native people of Papua. The impact of the changes know as the development whch in enjoyed by Irian Jaya population through penetration of isolation like the construction of trans Papua road from the growth centers to the rural areas and the others developments of infrastructure.
The results of the development give changes for population in the rural areas to urbanize to the growth centers like town or companies because th growth centers have draing factors such as educationaly facility, health facility, job opportunity, recreation center, transportation facility, and etc.
This fact is experienced by the urban women from Waropen who have urbanized to the growth centers: Serui, Jayapura, Manokwari, and Sorong, and the have left Waropen subdistrict. They have enjoyed kinds of failities and changes, but they find difficulty i adapting different kinds of jobs or works available in these towns.
|
|
| 2. |
Susanto T. Handoko dan Abd. Rahman: Pemilu dan Dinamika Partai Politik di Indonesia (Tinjauan Singkat Partai Politik Dari Pergerakan Nasional Hingga Reformasi)
Abstrak:
Partai politik di Indonesia pada awal mulanya berkembang menjadi kekuatan untuk melawan kekuasaan kolonial. Sehingga hanya dua fungsi yang bisa dijalankan partai politik pada asa itu, yaitu: sosialisasi politik dan komunikasi politik. Dua fungsi utamanya ini pula yang menjelaskan mengapa partai politik bisa menjadi jurubicara bagi aspirasi anti kolonial yang tengah bergelora pada saat itu. Pasca kemerdekaan dan lebih lagi kini di Era Reformasi, keberadaan partai politik tidak lepas dari beberapa fungsi dasar yang dimilikinya, antara lain sebagai penampung aspirasi masyarakat, pendidikan maupun penyadaran masyarakat dan tempat pembentukan kader pimpinan.
Hingga kini partai politik belum sepenuhnya menampung aspirasi masyarakat. Di tengah euforia kebebasan berpendapat dan mengekspresikan diri, partai politik belum berhasil memperjuangkan aspirasi anggota ataupun simpatisan partai politik yang bersangkutan. Dalam pola pandang konstituen partai, dalam Era Reformasi ini makin banyaknya jumlah partai politik ternyata tidak menjamin bahwa kehendak politik pemilihnya lantas terpenuhi. Karena partai politik pada umumnya masih lebih mengutamakan kepentingan partai ketimbang kepentingan rakyat yang diwakilinya. Rakyat dalam hal ini masih dipandang sebagai gumpalan massa yang dapat direkayasa untuk kepentingan partai yang amat partisan. Budaya politik otokratis dan otoriter Orde Baru berganti menjadi budaya kekuasaan oligarkis yang dikuasai sekelompok kecil elite partai politik di Era Reformasi ini. Selain itu yang lebih parah partai politik juga belum mampu mengedepankan pendidikan politik yang benar terhadap anggotanya. Bahkan, yang lebih tragis lagi yang terekam adalah banyak perangai buruk partai,seperti perpecahan di antara pengurus ketimbang fungsi idealnya dan sisi buram lain partai politik di Indonesia yang bisa diperdebatkan panjang lebar. |
|
| 3. |
Nikanor Auri: Pemekaran Provinsi Irian Jaya: Sarat Kultur Orde Baru
Abstrak:
Rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan mantan Presiden Soeharto, memerintah republik ini selama 32 tahun, banyak keberhasilan pembangunan telah dicapai, tetapi konon kabarnya sekarang, rezim ini divonis sebagian besar rakyat Indonesia sebagai rezim yang mengakibatkan bangsa Indonesia terus terpuruk alam krisis multidimensional yang masih lestari hingga kini. Vonis tersebut didasari alasan bahwa selama 32 tahun Soeharto dan para krunya memerintah, selama itu pula dikembangkan kultur birokrasi yang "haram, sebut saja KKN termasuk kemunafikan dan kebohongan publik yang luar biasa dalam melanggengkan status quo-nya. Pertanyaan kita sekarang, apakah ada persamaan kultur orde dengan kultur pemerintahan "Kabinet Gotong Royong" di bawah komando presiden Megawati Soekarnoputri, berkenaan dengan Kebijakan Pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat dan Irian Jaya Tengah?
|
|
| 4. |
Wahyono: Perubahan Struktur Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Dalam Membangun Ketahanan Nasional
Abstrak:
Perubahan struktur ekonomi merupakan tuntuan kemajuan dari masyarakat dalam menghadapi era globalisasi yang semakin tajam akan persaingan. Perubahan struktur ekonomi dari struktur pertanian ke sektor industri atau jasa, akan dapat mengubah perekonomian Indonesia akan menjadi lebih kokoh dan seimbang, serta dapat melepaskan ketergantungan perekonomian dari minyak bumi.
Dalam perubahan strktur ekonomi dituntut peran masyrakat dalam kesadaran untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Ekonomi yang merupakan salah satu gatra dalam ketahanan nasional, dalam persaingan pasar era globalisasi cukup menentukan dalam membina stabilitas. Dengan demikian akan membawa pada kondisi institusi masyarakat yang ulet dan tangguh, dan hal ini juga merupakan upaya membangun ketahanan nasional. |
|
|
ISSN: 1693-2013, Volume 2, No. 1, April 2004
| 1. |
Renida J. Torobi: Fragmentasi Partai Belajar dari Pemilu 1999
Abstrak:
The existences of the political space have borne political rights awareness that handcuffed during new order. From about 108 of the old existed political party which really through KPU selection, 48 political parties expressed through verification and entitled to follow general election 1999.
The effifacy of this 5th Parties in reaching for voice of mass and get legislative institute chair show that this governance make the parties of this general election winner interacted with a system in governance. Party interaction in forming this governance, willy-nilly will bear party coalition. Considering existing party ideology earn grouped in three strength that is religion, nationalist, and socialist.
Coalition without regarding both of the things above will yield political party dissolution that is become fault in strength, solidarity in an organization in consequence of cross cutting cleavage in society. This article is such as knowledge to give a lesson for general election 2004 in order to general election winner's party earnto learn from general election experience 1999 in coalition to forming governance that existed.
|
|
| 2. |
Mesak Rumsowek: Perbedaan Efektifitas Organisasi Koperasi Unit Desa (KUD) Antara KUD Subur Gunungpati dan KUD Sejahtera Mijen Kota Semarang
Abstrak:
A research abput organizational effectivity differences of KUD Subur Gunungpati and KUD S
ejahtera Mijen in Semarang City was done by porpusive sampling as many as 43 respondents. The tests and analysus used were validity test, and instrument's reliability and U-test to factors that gave differences contribution for the organizational effectivity of both KUD's. The analysis results proved that there were differences between KUD Subur and KUD Sejahtera in increasing the number of good and services, efficiency, satisfactory, leadership, coordination, the use of environment, stability, working spirit, motivation, organizational structure, communication, management and organizational growth to the effectivity of both KUD's.
For the next, by the analysis resurts of all factor or dimension were available, in fact, there were significant differences between KUD Subur and KUD Sejahtera in increasing the factors or dimensions. These differences gave different contributions too to the organizational effectivity level of each KUD's. From the anlysis results, in fact, KUD Sejahtera was better (more effective) compared by KUD Subur. The existence of differences between the both KUD's, because of KUD Sejahtera, right now, is trying continously in increasing efforts, and services to create KUD Sejahtera as an independent KUD Subur which is categorized as independent KUD. |
|
| 3. |
R.A.H. Kalalo: Politik Sumber Daya Manusia di Kawasan Perkotaan (Suatu Analisis Teoritik tentang Strategi dan Kebijakan Pengembangan SDM)
Abstrak:
This article will discuss the subject of Politicl of Human Resources, which learning focus aimed at elementary strategy of developing Human Resources which cultural approach mainly. The explanation of this article, started with describe of Human Resource problems in urban; conceptually framework; qualitative analyses of strategy on Human Resource developing that base on local culture in urban area. Indirectly this discourse supposed earn to give opinion contribution of understanding perception about problem Human Resources in urban area, and also which and where strategy of Human Resource developing set out and instructed. |
|
| 4. |
Hubertus Sangur: Analisis Kesejahteraan Keluarga di Desa Pulutan, Suatu Studi Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia Dalam Proses Produksi Industri Keramik
Abstrak:
The study has been carried out wit the aim of (1) knowing the level of welfare of the artisan family, (2) identifying the steps of developing human resources of its development, (3) knowing the influence of the human resources development toward family welfare.
Method of this research is descriptive method. This method describes what's going on and seeks facts and datas with right interpretation. Data of this research are obtained from 33 respondents, then analyzed using qualitative analyses. The data are consistof numbers that can be implemented into the table; can be counted or measured indirectly i.e.: skill, activity, and attitude. The data take from primary source (direct) and also from secondary source (documents), using survey and observation.
The research results show that the condition of a great part of the artisans's family in Pulutan village, Minahasa are still surrounded by disabilities in fulfilling their physical needs because the ceramic industry they are concentrating in, so far, has not been targeted regularly and gradually to the aim of development. Therefore the government has been trying to give their support to the artisans's families in order to be more productive in their field in improving their welfare.
|
|
| 5. |
La Ode Hasirun: Dari Holandia ke Jayapura: Studi Tentang Perkembangan Kota di Papua Barat (1910-1969)
Abstrak:
The research titled From Hollandia to Jayapura: A Study of a City Development in West Papua (1910-1969) is aimed to see some factors the exert influence on the growth and development of Jayapura City from colonial period to the birth of Jayapura as capital of Irian Jaya Province. This research uses historical method, that is heuristic, critic, interpretation, and historiography. In this terms of this scientific research method, this thesis analyzes some historical sources, including documents and another written archives that related to the history of Jayapura City. Different sources used in this research were found in National Archief of Republic Indonesia in Jakarta, several libraries and private collections. The finds of this research show that the administrative formation of Jayapura City was begun with placement of a posthouder, followed by the sending of an army detachment by Dutch colonial government without a detailed planning. Neverthelles, Jayapura remained to grow an developed with the changing situation. In Second World War, Jayapura was accupied by Japanese army and then Allied Force navy, as if they changed this city from a silent place to be a city, even Allied Force Command formed him as the greatest navy and army base in South Pacific Area. Dutch, that inherited all of Netherlands New Guinea into UNO (UNTEA) period. So, when West Papua returned to Republic of Indonesia, Jayapura remained to be a capital. These facts influenced its development and society in Jayapura, especially his native population. |
|
|
