FISIP UNCEN - kampus ORANGE BERSERI [Bersih, Sehat, Rimbun, Intelek]

Profil

Jurusan & Prodi

Magister

Berita

Buku Elektronik

Ruang Mahasiswa

Kemitraan

Umpan Balik

Polling

Dalam rangka program RESPEK, setujukah anda dengan kebijakan kampung binaan oleh UNCEN?

Setuju dan mendukung

	Tidak setuju tapi mendukung
	Tidak setuju dan tidak mendukung
	Tidak tahu

Pojok Kampus

Link - Link

Statistik

Daftar Buku Elektronik dan Penelitian Dosen:

Pencarian buku elektronik: Halaman 1 2 3

Pokok-Pokok Pikiran Grand Strategi Penataan Daerah Prov. Papua

Oleh: Drs. Untung Muhdiarta, M.Si
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Substansi pemerintahan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri atau dilayani, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifi-tasnya demi mencapai kemajuan bersama. Konsepsi ini memberikan indikasi bahwa pemerintah haruslah memiliki keberpihakan kepada masyarakat. Pemerintah perlu semakin didekatkan dengan masyarakat sehingga dapat memberikan respon secara cepat terhadap kebutuhan masyarakat yang dinamis. Asumsi yang mendasari konsepsi ini adalah bahwa pemerintahan yang berada dalam jangkauan masyarakat, maka pelayanan yang diberikan menjadi lebih cepat, responsif, okomodatif, inovatif, produktif, dan ekonomis. Dalam konteks ini maka tindakan merekayasa ulang struktur dan fungsi (restrukturisasi, revitalisasi dan refungsionalisasi) sistem pemerintahan di daerah menjadi mutlak adanya dalam kerangka pengembangan, apalagi dengan diberlakukannya otonomi khusus bagi provinsi Papua. Kebijakan penataan Propinsi Papua dalam tinjauan administrasi pemerintahan dapat dipahami sebagai suatu kebijakan strategis yang mampu mendorong peningkatan pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment) masyarakat dan akselerasi pembangunan (development acceleration). Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatankan kemampuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah. Meskipun kebijakan penataan Propinsi Papua dalam tinjauan administratif pemerintahan dipandang sebagai salah satu alternatif dalam rangka menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, akan tetapi momentum, proses, dan format penataan daerah sebagaimana dimaksud perlu menjadi perhatian semua pihak. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi yang dapat mengarah pada terjadinya konflik. Adapun tujuan dari kajian pokok-pokok pkiran grand strategi adalah: 1. Untuk mengkaji berbagai aspek (kewilayahan, historis, aksesibilitas pemerintahan, sosial budaya) sebagai pertimbangan dalam proses Penataan Daerah Otonom di Provinsi Papua ; 2. Untuk menemu-kenali strategi yang dapat digunakan sebagai modal utama dalam penataan Daerah otonom di Provinsi Papua. Sesuai dengan tujuan kajian maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan exploratif. Pendekatan exploratif atau yang biasa disebut dengan istilah pendekatan penjajakan adalah suatu pendekatan untuk menganalisis fenomena awal dari suati objek . Untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan digunakan metode survay, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka. ... Selengkapnya download ebook

Resolusi Konflik Dalam Masyarakat

Oleh: Drs. Untung Muhdiarta, M.Si
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Penetapan penulisan ini, merupakan upaya memahami bentuk-bentuk dan cara-cara melakukan resolusi konflik sosial dalam masyarakat dalam rangka memperlancar implementasi kebijakan Otonomi Khusus Papua melalui Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Otsus). Pentingnya memahami bentuk-bentuk dan cara-cara melakukan resolusi konflik sosial dalam masyarakat, karena masih adanya 2 (dua) keadaan yang perlu dipertemukan, yaitu �permasalahan nyata yang harus diselesaikan melalui UU Otsus� sebagaimana diuraikan dalam konsideran menimbang UU Otsus, serta �tujuan ideal yang ingin diwujudkan melalui UU Otsus� sebagaimana diuraikan dalam bagian penjelasan umum UU Otsus.... Selengkapnya download ebook

Analisis Kewenangan Daerah di Provinsi Papua

Oleh: Drs. Untung Muhdiarta, M.Si
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

2. Kewenangan daerah bagi Provinsi Papua dalam tataran regulatif telah mengalami perkembangan, dimana terjadi peningkatan penyerahan kewenangan dari Pemerintah ke Provinsi Papua. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1969, Propinsi Otonom Irian Barat hanya diserahi lima urusan yang menjadi kewenangan pangkal yang meliputi : urusan bimbingan dan kesejahteraan sosial, urusan pertanian, urusan kesehatan, urusan pendidikan dan kebudayaan, urusan kesehatan, dan urusan pekerjaan umum. Menurut UU Nomor 21 Tahun 2001, kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar Negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal, agama serta �kewenangan lain� ditambah dengan sejumlah kewenangan khusus. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara kuantitatif telah terjadi peningkatan yang signifikan tentang jumlah kewenangan daerah dan secara kualitatif pun telah diserahkan kewenangan yang utuh dan bulat dalam semua proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi... Selengkapnya download ebook

Statistik Bab 4

Oleh: Septinus Saa, S.Sos. M.Si.
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Ukuran penyebaran dalaM statistika deskriptif dilakukan guna mengetahui kecenderungan menyebarnya nilai-nilai dalam suatu distribusi. Ada beberapa perangkat analisis yang akan disajikan pada bagian ini adalah Range, Simpangan baku (Standard deviation), serta varians.... Selengkapnya download ebook

Statistik Bab 3

Oleh: Septinus Saa, S.Sos. M.Si.
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Next Page >>

User	:
Pass	: